MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melaporkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan A Djalil, bahwa pembangunan sejumlah bendungan di Sumut masih terkendala permasalahan tanah.
Dari tujuh bendungan yang direncanakan pemerintah pusat, baru satu yang terealisasi, yaitu Bendungan Lau Simeme di Deli Serdang. “Ada enam bendungan lagi yang saat ini tidak bisa dilaksanakan, terkendala persoalan tanah, begitu sulitnya mengurus tanah di Sumut,” kata Edy Rahmayadi, saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Provinsi Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (28/12).
Edy membandingkan, daerah-daerah lain yang memiliki lebih banyak bendungan ketimbang Sumut. Seperti Jawa Barat memiliki 11 bendungan, Jawa Timur 18 bendungan, dan terbanyak di Jawa Tengah dengan 26 bendungan.
“Memang bendungan ini sangat bermanfaat, bisa mengairi jutaan hektare pertanian, bisa mencegah banjir, bisa menjadi tempat rekreasi dan bisa memenuhi kebutuhan air bersih, banyak manfaat dari bendungan itu,” katanya.
Edy mengharapkan pembangunan bendungan di Kabupaten Karo dan Asahan bisa dimulai tahun 2022. Sehingga dapat mengairi banyak lahan pertanian di Tanah Karo dan Asahan. Juga untuk mengantisipasi banjir. (zn)
