PADANGSIDIMPUAN-Sejumlah Fraksi di DPRD Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut), meminta Wali Kota Irsan Efendi Nasution agar lebih transparan dalam penggunaan anggaran Covid-19.
Fraksi tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Fraksi Demokrat. Bukan tidak beralasan, hingga saat ini DPRD belum mendapat laporan Refocusing anggaran APBD dari Pemkot Padangsidimpuan.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Padangsidimpuan, Taty Ariani Tambunan mengatakan, pimpinan DPRD harus mendesak Wali Kota Padangsidimpuan agar membuat laporan Refocusing anggaran APBD ke DPRD.
Hasil kunjungan kerja Komisi 2 DPRD ke sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), anggaran di dinas sudah dipotong 50 persen untuk penanganan percepatan Covid-19. Selain itu, pada Jumat (15/5/2020), Komisi juga meninjau pembangunan rehab ruang isolasi Covid-19 di gedung serbaguna dan kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang terbakar di Komplek Perkantoran Pijorkoling, Kota Padangsidimpuan.
Berdasarkan keterangan dari Dinas PU kepada anggota Komisi II, untuk rehabilitas bangunan gedung serbaguna sebesar Rp1.5 miliar, sedangkan bangunan bekas kantor Dinas PU Rp1.8 miliar. “Kami tidak tau secara rinci penggunaan anggaran , seperti, pembangunan ruang isolasi kalau Pemkot Padangsidimpuan tidak membuat Refocusing,”ujarnya.
Apabila Wali Kota Padangsidimpuan sudah Refocusing anggaran, maka DPRD akan langsung menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawasan. Namun, kata politisi PDI-P itu kenyataannya sampai saat ini belum ada Refocusing anggaran.
Taty juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat karena mereka baru mendapatkan izin untuk melakukan pengawasan ke mitra komisi. Namun, secara pribadi-pribadi, sejumlah anggota DPRD sudah bekerja.”Izin dari Ketua DPRD baru keluar, makanya kami baru melakukan fungsi pengawasan itu,”tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Padangsidimpuan, Rusydi Nasution menjelaskan, sejak lam Fraksi Gerindra meminta Ketua DPRD Padangsidimpuan, Siwan Siswanto agar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Wali Kota terkait penggunaan anggaran Covid-19.
“Secara resmi Fraksi Gerindra sudah membuat surat ke Ketua DPRD agar segera menggelar RDP dengan Wali Kota. Tapi, sampai saat ini belum ada respon,”ucapnya. Rusydi juga mengingatkan kepada Wali Kota Padangsidimpuan, agar tidak bermain-main dengan penggunaan anggaran Covid-19, karena hukumannya sangat berat. (zn)
