MEDAN-Komisi II DPRD Kota Medan mempertanyakan keefektifan penyemprotan disinfektan yang selama ini dilakukan dalam penanganan Covid-19 di Kota Medan. Sebab hingga kini, angka penularan Covid-19 terus meningkat.
Pernyataan ini diungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Medan dari Fraksi PAN, Sudari ST usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan di Ruang Rapat Komisi II DPRD Medan, Selasa (23/6).
Kata Sudari, BPBD harus melakukan evaluasi terkait penyemprotan disinfektan di ruang publik. Koordinasi dengan ahlinya, apakah formula yang dibuat sesuai atau tidak. “Jangan-jangan tidak efektif penyemprotan disinfektan ini, karena kurva penyebaran Covid-19 terus naik,” jelas dia dalam RDP yang dihadiri anggota dari Fraksi Nasdem, Afif Abdillah dan Fraksi PKS, Dhiayul Hayati ini.
Selain itu, dia juga meminta agar BPBD membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan lengkap dalam langkah penyemprotan ini. Sudari mengaku miris melihat kerja penanganan Covid-19, karena kegiatan ini tidak memiliki SOP yang jelas. “Penyemprotan ini, kalau memang tidak berfungsi untuk apa dilakukan,” tuturnya.
BPBD harus menyerahkan data detail anggaran belanja. Lantaran BPBD tidak merincikan detail anggaran yang diserahkannya kepada Komisi II DPRD Kota Medan. “Kita minta diserahkan sesegera mungkin,” jelas dia.
Selain itu, disoroti juga anggaran biaya pemakaman Covid-19 yang mencapai Rp 880 juta. Jumlah korban warga Medan hanya 103 orang. Dengan biaya sebesar 5 juta per jenazah, harusnya biaya yang dikeluarkan untuk warga Medan hanya sekitar Rp 515 juta. Sisa anggaran sebanyak Rp 365 juta untuk pemakaman sebanyak 87 orang warga bukan Medan harusnya bisa ditagihkan ke pemerintah daerahnya.
“Banyak itu anggarannya. Harus ada upaya penuh dalam menagih biaya penguburan bagi korban meninggal yang bukan penduduk kota Medan,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, anggota Komisi II DPRD Medan juga mengharapkan BPBD bisa menyampaikan program dalam program new normal.
Daftar Rekapitulasi Pengeluaran Covid-19 yang diserahkan BPBD Kota Medan kepada Komisi II DPRD Medan, telah dikeluarkan dana sebesar Rp 7,08 miliar untuk penanganan Covid-19. Dana terbesar digunakan untuk belanja pengadaan cairan disinfektan, hand sanitizer dan hand soap senilai Rp 3,19 miliar. Kemudian biaya pengadaan APD, pompa, toa dan wastafel senilai Rp 1,81 miliar. Serta biaya pemakaman senilai Rp 880 juta.
Sementara, Afif Abdillah menuturkan dalam hal penyemprotan disinfektan, harus ada standar 14 hari disinfektan di titik yang sudah terbukti ada PDP ataupun yang positif. “Kalau memang setelah di test di lingkungan tersebut tidak ada yg positif setelah 14 hari maka wilayah tersebut sudah bisa dikatakan relatif steril,” terangnya.
Untuk itu, kini penanganan harus terfokus ke kelurahan. Dan kalau bisa sampai ke lingkungan. “Jangan hanya kecamatan, seperti sekarang jadi lebih spesifik kita menangulanggi penyebaran virus ini,” terangnya.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris BPBD Kota Medan, Nurly mengatakan ada sebanyak Rp 9,22 miliar dana yang dianggarkan untuk penanganan Covid-19 di BPBD. Saat ini, yang sudah terealisasi sebanyak Rp 7,08 miliar.
“Dana termasuk juga untuk uang minyak, uang lelah ASN, Satgas dan TNI/Polri dengan nilai sekitar Rp 1 miliar,” terangnya.
Selain itu, biaya pemakaman di Pemakaman Simalingkar sebesar Rp 880 juta, sebanyak 103 warga Medan dan 87 dari luar Medan. “Setiap pemakaman dikasih uang pemakanan Rp 5 juta,” tuturnya.
Pengeluaran ini, sambung dia, dimulai sejak 17 Maret 2020 hingga sekarang. Dana semuanya dari anggaran Pemko Medan.
“BPBD pun sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mulai 17 Maret sampai 31 Maret 2020. Dan setelah itu diganti ketuanya menjadi Plt Walikota Medan,” tandasnya.(zn)
