PADANGSIDIMPUAN-Warga di Padangsidimpuan, Sumatera Utara, merasa khawatir dengan beredarnya kabar bahwa petugas kebersihan disuruh untuk mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP).
Masyarakat khawatir bahwa, KTP tersebut akan dimanfaatkan sejumlah oknum untuk kepentingan politik, terutama menjelang tahun 2024.
“Jika kabar itu benar, maka kita khawatir, KTP itu akan dipergunakan untuk kepentingan para penguasa, karena hanya penguasa yang bisa menyuruh pegawai kebersihan untuk mengumpulkan KTP,”ujar Syamsul Harahap, warga Perumahan Grand Mutiara, Kota Padangsidimpuan.
Menurutnya, dugaan tindakan pengumpulan KTP tersebut sebagai bentuk kebohongan oknum yang punya kepentingan untuk berkuasa.”Tanpa ada alasan yang jelas peruntukan KTP, tentunya tindakan itu sudah membohongi rakyat Kota Padangsidimpuan.
Samsul menyarankan kepada oknum-oknum yang diduga menyuruh mengumpulkan KTP tersebut agar menahan nafsu.”Kalau ada niat, tidak ada yang melarang, tapi jangan bohongi masyarakat dengan kepentingan dan hasrat pribadi,”imbuhnya.
Mencuatnya dugaan pengumpulan KTP tersebut menandakan bahwa, masyarakat tidak mau lagi dibohongi oleh kepentingan-kepentingan sejumlah kelompok.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Padangsidimpuan, Cahyo membantah adanya instruksi pengumpulan KTP.”Informasi dari dinas terkait mereka membantah adanya isu yang mewajibkan petugas kebersihan wajib mengumpulkan 20 KTP ,”tandasnya.
(zn)
