JAKARTA (LENSAKINI) – Pemerintah resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai hari ini. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di bidang pangan.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa penghentian ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Rakortas tersebut.
“Tentu kami di Badan Pangan Nasional menindaklanjuti hasil Rakortas Bidang Pangan, sehingga telah disampaikan surat kepada Bulog untuk menunda bantuan pangan dan SPHP beras. Untuk SPHP beras dihentikan sementara per 7 Februari karena telah berjalan dari Januari,” terang Arief, dikutip dari detikFinance, Jumat (7/2/2025).
Salah satu alasan utama penghentian sementara ini adalah pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang menjadi basis data penerima bansos.
Hingga 6 Februari 2025, realisasi penyaluran SPHP beras ke tingkat konsumen telah mencapai 89,2 ribu ton atau sekitar 29,74% dari total alokasi yang ditetapkan sebesar 300 ribu ton.
Selain itu, keputusan ini juga bertujuan untuk memastikan Bulog dapat lebih fokus menyerap panen petani. Pemerintah menargetkan penyerapan hingga 3 juta ton setara beras guna menjaga stabilitas harga selama masa panen raya yang diperkirakan berlangsung dari Februari hingga April.
“Kami juga ingin meminta kepada para pimpinan daerah dan Satgas Pangan Polri dapat membantu pengawasan upaya penyerapan panen petani oleh pemerintah melalui Bulog. Selanjutnya, pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP beras kapan kembali digulirkan, akan diputuskan dalam Rakortas Bidang Pangan selanjutnya,” lanjut Arief.
