JAKARTA (LENSAKINI) – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa desain APBN 2025 memang mengarah pada skenario defisit.
Hal ini telah disusun dan disetujui bersama oleh DPR RI, sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan global yang diprediksi akan semakin dinamis di tahun mendatang.
Sri Mulyani menyebut hingga akhir Maret 2025, defisit APBN telah mencapai Rp 104,2 triliun atau setara dengan 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini masih tergolong aman karena berada jauh di bawah ambang batas defisit yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025 sebesar 2,53%.
“APBN didesain dengan defisit 2,53%, ini sesuai dengan undang-undang APBN yang sudah disetujui oleh DPR, yaitu Undang-Undang 62 Tahun 2024. 2,53% itu artinya defisit Rp 616 triliun,” kata Sri Mulyani, dikutip dari detikFinance, Kamis (10/4/2025).
Pendapatan negara hingga kuartal pertama 2025 tercatat sebesar Rp 516 triliun atau 17,2% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.005 triliun. Di sisi lain, belanja negara telah mencapai Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari target belanja sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Lebih lanjut, Bendahara Negara ini menjelaskan bahwa pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 250 triliun pada periode Januari–Maret 2025. Utang ini bertujuan menambal defisit yang telah dirancang secara strategis.
“Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front-loading mengantisipasi bahwa Trump akan membuat banyak disruption. Jadi kalau kita melakukan front-loading bukan karena kita tidak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” jelasnya.
