Mereka berpendapat bahwa larangan tersebut hanya akan menimbulkan ketegangan sosial dan protes, serta menghalangi kebebasan beribadah dan berbudaya masyarakat pribumi.
Meskipun demikian, aturan pengujian jamaah haji terus berlaku dengan ketat hingga tahun 1902, ketika jumlah jamaah haji semakin meningkat dan peraturan ini dihapuskan.
Hal ini mencerminkan evolusi dari regulasi yang ketat menjadi lebih terbuka terhadap kebebasan beribadah dan berbudaya di Indonesia.
Sejak saat itu, gelar “haji” dan pakaian haji tidak lagi diatur secara ketat oleh pemerintah, melainkan menjadi bagian dari identitas budaya yang lebih luas dalam masyarakat Muslim Indonesia hingga masa kini.
