Sri Mulyani menegaskan bahwa perguruan tinggi harus tetap menjalankan tugasnya dalam memberikan pendidikan berkualitas sesuai dengan amanat institusi.
Kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Efisiensi tersebut terdiri dari Rp256,1 triliun di tingkat kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Meskipun dilakukan penghematan besar, pemerintah memastikan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dan tidak akan membebani mahasiswa dengan kenaikan UKT.
