Proyek Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Lambat

  • Bagikan
Pelabuhan Kualan Tanjung (Ist)

MEDAN -Proyek pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung berjalan lambat. Dari pertengahan 2018 hingga saat ini, lahan yang dibebaskan baru 10 hektar, dari 1.128 hektar yang direncanakan. Untuk itu Gubsu Edy Rahmayadi, meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan ini, agar pembangunan yang masuk dalam proyek strategi nasional itu bisa berjalan baik.

Data tentang lambatnya pengerjaan proyek pembangunan Pelabunan Kuala Tanjung, di Kab. Batubara itu terungkap, Rabu (3/2) malam. Yakni saat pelakanaan rapat koordinasi tentang pembangunan Pelabuhan Kualatanjung, bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. Gubsu Edy Rahmayadi, mengikuti rapat itu dari rumah dinasnya.

Pada rapat itu, Edy Rahmayadi meminta pembebasan tanah agar cepat diselesaikan. Karena sejak dilakukan proses ganti rugi lahan pada pertengahan 2018, sampai saat ini baru 10 hektar yang sudah dibebaskan.

“Kendalanya terkait harga yang menurut warga tidak sesuai. Tahun 2019 dilakukan mediasi, namun masih terjadi penolakan dari masyarakat, walau PT. Pelindo telah melakukan ganti rugi 10 hektar,’’ kata Edy Rahmayadi.

Kini ganti rugi kembali dilakukan. PT. Pelindo I membentuk Panitia Sembilan, dan telah memeroses pembebasan lahan seluas 50 hektar milik warga. Mereka menargetkan tahun ini pembebasan lahan mencapai 100 hektar.

Menurut Edy Rahmayadi, pembebasan tanah untuk proyek Pelabuhan Kualatanjung harus cepat diselesaikan. Karena lahan yang dibutuhkan cukup luas. ‘’Bila tidak, maka akan mengganggu pekerjaan ke depan,’’ katanya.

Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, setuju dengan Gubsu Edy Rahmayadi. Dia juga meminta persoalan lahan harus segera diselesaikan. “Lahan itu harus ada dan harus clear. Segera harus dituntaskan dan tidak ada mekelar-makelar. Tidak sedikit dana yang dikucurkan untuk pembangunan Pelabuhan Kualatanjung, karena ini merupakan proyek strategis nasional,” tegas Luhut.

Selain masalah lahan, Luhut juga menyinggung soal pembangunan pelabuhan yang efektif dan efesien. Baik secara biaya, transportasi, masalah distribusi dan integerasi dengan kawasan ekonomi yang ada di dekatnya. Selain itu, dia juga ingin agar pembangunan proyek ini melibatkan universitas setempat, agar memberikan ilmu baru kepada mahasiswa. (zn)

  • Bagikan