Warga LENSAKINI, kita kembali melanjutkan hasil wawancara dengan Prof. Dr. Hermanto Siregar, DipAgEc, MEc edisi kedua. Kalau dalam edisi pertama, topik wawancara seputar Pemerintah Pusat/ Nasional dan kesiapannya dalam membangun ekonomi dan terhindar dari resesi.
Kali ini topik wawancara berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah dalam membangun ekonomi dan upaya yang bisa ditempuh untuk membantu masyarakat. Sebab peran Pemerintah Daerah sangat penting sebagai perpanjangan tangan pusat dalam membangun kekuatan ekonomi yang ambruk karena pandemi.
Berikut kutipan wawancara dengan Prof. Dr. Hermanto Siregar, DipAgEc, MEc berkaitan dengan Pemerintah Daerah.
LENSAKINI : Peran pemerintah daerah yang paling tepat untuk warga apa saja? Mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
Prof HS : Pemerintah daerah harus terbuka mengenai tabungan atau aset likuid yang dimilikinya. Lalu menarik dan menambahkannya pada APBD yang dimiliki untuk memberi bantuan tunai kepada penganggur atau rumah tangga miskin yang tidak tersentuh oleh bantuan dari pemerintah pusat.
Item pengeluaran yang tidak strategis agar ditunda. Efisiensi anggaran dimaksimalkan sedemikian rupa sehingga dapat menambah pos belanja bantuan kepada rumah tangga, UMK, dan petani yang terdampak. Apabila memungkinkan, Pemerintah daerah bisa meminjam kepada Bank Sumut untuk memastikan relatif tersedianya anggaran untuk belanja tersebut di atas.
LENSAKINI : Kontribusi sektor utama penggerak PDRB Kota Padangsidimpuan adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah 22.7% kemudian konstruksi 12.3%, jasa pendidikan 10.52% dan pertanian 10.3%., melihat data ini apa yang paling tepat dilakukan Pemerintah Kota Padangsidimpuan?
Prof HS : Alokasi kan belanja bantuan tersebut paling besar kepada yang paling banyak pelaku usahanya yaitu perdagangan dan pertanian; relatif lebih kecil kepada jasa pendidikan (yang bagaimanapun mereka tetap ada gaji/honornya meski dipotong) serta sektor lainnya.
Apabila memungkinkan, gunakan APBD untuk membeli langsung komoditas pangan yang dihasilkan petani, terutama padi/beras, jagung, ubi dan singkong (yang dapat dikonsumsi sebagai pangan pokok), lalu bagikan kepada rumah tangga miskin dan yang berkekurangan. Maka, petani mendapatkan uang tunai, yang bisa mereka gunakan membeli berbagai barang kebutuhan sehingga para pedagang dan produsen barang tersebut (serta para pekerjanya) juga memperoleh pendapatan. Sebagai akibatnya, perekonomian akan bergerak lebih cepat.
LENSAKINI : Kalau dilihat dari politik anggaran belanja daerah dinas perdagangan menerima anggaran lebih kecil dari beberapa dinas yang ada. Apakah ini perlu ditingkatkan?
Prof HS : Seperti saya kemukakan di atas, anggaran dinas perdagangan perlu ditingkatkan. Namun harus dipastikan bahwa peningkatan ini bukan untuk honor para pegawai dinas tersebut melainkan untuk belanja bantuan yang pelaksanaannya harus di pantau secara ketat, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.
LENSAKINI : Apa pesan Profesor kepada warga kita saat ini menghadapi pandemi?
Prof HS : Yang paling utama ialah jaga diri, keluarga dan sekitar dari Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Patuhi himbauan pemerintah. Lalu, bagi yang tabungannya pas-pasan atau bahkan tidak ada, hemat-hematlah dalam berbelanja.
Tunda segala pengeluaran yang bukan pokok. Apabila ada pekarangan (apalagi ladang/sawah), tanam dengan tanaman pangan maupun ikan air tawar yang bisa cepat dipanen. Hal ini akan menghemat banyak uang dan menjaga kecukupan konsumsi keluarga.
Dari wawancara bersama Prof. Dr. Hermanto Siregar, DipAgEc, MEc dapat disimpulkan kalau keuangan daerah yang terbatas dapat disiasati dengan menunda pengeluaran yang tidak strategis. Dan mengalihkannya pada bantuan tunai secara langsung pada masyarakat penganggur dan miskin.
Meningkatkan anggaran perdagangan tetapi bukan kepada pegawai atau honor yang tetap menerima upah. Juga pembelian komoditas pangan langsung dari masyarakat agar terjadi putaran ekonomi di lapis paling bawah masyarakat.
