TAPANULI SELATAN-Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), akan menyampaikan tuntutan ratusan massa yang menolak perpanjangan izin perusahaan kayu PT Panei Lika Sejahtera (PLS)
Hal itu diungkapkan oleh Hamdi Pulungan S. Sos, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Tapsel ketika menjawab pertanyaan para pengunjuk rasa yang mempertanyakan kapan perusahaan (PT PLS) hengkang dari Bumi Tapsel.
“Pemkab Tapsel akan menyampaikan tuntutan massa ini ke pemerintah pusat, sebab, pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), tidak lagi berada di pemerintahan kabupaten.
Diberitakan sebelumnya, Ratusan masyarakat ulayat Parsadaan Rim Nitahi Haruaya Mardomu Bulung Eks Kuria Sayurmatinggi, Sigalangan, Siondop, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, melakukan aksi unjuk rasa di Desa Gunung Baringin (Mosa), Kecamatan Batang Angkola, tepatnya di pintu masuk ke perusahaan PT Penai Lika Sejahtera (PLS), Selasa (15/2/2022).
Menurut pantauan wartawan, aksi unjuk rasa tersebut dimulai pada pukul 12.00 WIB. Ratusan masyarakat datang berbondong-bondong dengan menaiki cold diesel. Dalam spanduk, warga menulis menolak perpanjangan izin perusahaan yang bergerak di bidang kayu loging itu.
Silih berganti tokoh masyarakat dan adat melakukan orasi di depan pintu perusahaan PT PLS itu. Ahmad Kaslan Dalimunthe (Mangaraja Siombaon), dari Kelurahan Sigalangan, Kecamatan Batang Angkola, selaku Ketua Haruaya Mardomu Bulung meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk tidak memberikan perpanjangan izin kepada perusahaan itu.
Sebab, selama 20 tahun, perusahaan tidak memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat yang mempunyai hak ulayat.”Sebagai perwakilan dari masyarakat, kami berharap agar pak Presiden tidak lagi memperpanjangan izin perusahaan itu,”ujarnya ketika beroperasi di hadapan ratusan warga. (zn)
