MEDAN-Fraksi PDIP DPRD Kota Medan menilai kinerja Saber Pungli Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum optimal. Pasalnya tiga tahun berjalan, praktik pungutan liar (pungli) masih terus dilaporkan warga, terutama di sektor layanan publik.
Hal ini dikatakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Robi Barus kepada wartawan, Rabu (24/6). Menurutnya, laporan yang paling banyak masuk diantaranya untuk pengurusan KTP, Akte Lahir, pelayanan kesehatan di RSUD dr Pirngadi Medan, termasuk penerbitan IMB serta penerbitan Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Kota Medan.
“Perlu kami ingatkan, bahwa selain bertentangan dengan hukum, pungli juga sangat merugikan dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Karenanya saber pungli harus dioptimalkan,” jelas Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Medan ini.
Karenanya, dia menuntut Plt Wali Kota Medan untuk melakukan tindakan dan pengawasan. Begitu juga di masa pandemi Covid-19 ini, Saber Pungli harus diperketat.
Robi curiga ada yang tidak beres dalam penanganan pasien terpapar virus corona. Kecurigaan itu semakin tinggi setelah melihat kenyataan bahwa Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Medan, Akhyar Nasution mangkir dua kali dari pemanggilan Pansus. “Banyak kecurigaan yang muncul,” ungkapnya.
Dia mempertanyakan alasan koleganya sesama kader banteng tersebut tidak hadir. Padahal, banyak yang ingin digali pansus dari Akhyar Nasution. “Kenapa tidak hadir. Padahal kami ingin pertanyakan ini. Katanya mau new normal, sementara kita zona merah, apa yang mau dikerjakan GTPP Medan ini kita tidak pahamlah,” tuturnya.
Sekretaris DPC PDIP Medan ini juga menyebut jika GTPP Covid-19 Medan menggunakan uang rakyat dengan jumlah yang sangat besar. “Dananya ini besar, anggaran covid itu pakai duit rakyat itu mubazir jadinya. Kemana alirannya, itu juga yang mau kita tanyakan. Ini uang rakyat loh, ini kita lakukan untuk menjalankan tupoksi kita dalam pengawasan,” pungkasnya. (zn)
