JAKARTA (LENSAKINI) – Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025.
Lembaga ini diharapkan menjadi pilar baru dalam pengelolaan investasi strategis nasional dengan nilai fantastis mencapai lebih dari US$900 miliar atau sekitar Rp14.724 triliun.
“Sembilan hari dari sekarang, kita akan luncurkan Dana Investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara,” ujar Prabowo dalam pidato politiknya pada perayaan HUT Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025), yang kemudian dikutip pada Minggu (16/2/2025).
Pengumuman ini mempertegas komitmen pemerintah dalam mempercepat investasi dan pembangunan ekonomi.
Bahkan, dalam forum internasional World Governments Summit di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Prabowo juga sempat menyinggung rencana besar ini.
Menurutnya, BPI Danantara yang mengelola aset negara hingga Rp14.724 triliun akan difokuskan pada proyek-proyek berkelanjutan dengan dampak ekonomi tinggi.
Investasi akan diarahkan pada sektor energi baru terbarukan (EBT), industri manufaktur canggih, serta penguatan hilirisasi industri sesuai kebijakan pemerintah.
Tak hanya itu, sektor ketahanan pangan juga menjadi perhatian utama, termasuk peningkatan nilai tambah produk pertanian dan peternakan dalam negeri.
“Semua proyek-proyek ini akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%,” tegasnya.
Tak hanya menyokong sektor energi dan industri, Danantara juga akan berperan dalam program pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo.
Hal ini diungkapkan oleh Pandu Sjahrir, perwakilan BPI Danantara, dalam pertemuan bersama Menteri BUMN, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Bank Indonesia (BI).
“Dari sisi kami mungkin hanya dua. Satu, semacam book building [penawaran] untuk interest, dan juga penambahan likuiditas untuk program 3 juta rumah ini,” kata Pandu dalam konferensi pers, Rabu (12/5/2025).
Namun, hingga kini, rincian struktur atau strategi investasi Danantara masih dalam proses penyusunan.
Pemerintah tengah mempersiapkan kerangka peraturan yang akan mengatur operasional lembaga ini secara lebih jelas.
Resmi dibentuk setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BPI Danantara kini memiliki dasar hukum yang kuat.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa badan ini akan memiliki peran penting dalam pengelolaan BUMN, baik dari sisi operasional maupun optimalisasi dividen.
“Pendirian BPI Danantara yang akan melakukan pengelolaan BUMN, baik secara operasional maupun di dalamnya mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam rangka membantu pemerintah,” ujar Erick Thohir dalam sidang Paripurna DPR, Selasa (4/2/2025).
Dalam rapat tersebut, DPR juga menyetujui pendanaan awal Danantara sebesar Rp1.000 triliun, berdasarkan modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang mencapai Rp1.135 triliun.
Menariknya, konsep BPI Danantara disebut-sebut mirip dengan Temasek Holdings di Singapura.
Hal ini juga telah menjadi bagian dari kajian dalam RUU BUMN yang sedang digodok bersama DPR.
“Nanti kan ada kajian sama RUU BUMN dengan komisi-komisinya. Bukan di kami. Ini bukan inisiasi Menteri BUMN atau inisiasi pemerintah. Ini inisiasi DPR. Jadi nanti penggodokan di sana kita akan lakukan,” jelas Erick Thohir.
Peluncuran Danantara menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat investasi nasional, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Semua mata kini tertuju pada 24 Februari 2025, saat BPI Danantara mulai menjalankan perannya sebagai motor penggerak ekonomi baru Indonesia.
