Jakarta – Akhirnya, universitas di Indonesia bisa kelola tambang. Kepastian tersebut setelah Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanjutkan pembahasan perubahan keempat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009.
RUU ini memuat peraturan yang memberikan wewenang bagi universitas untuk mengelola pertambangan. Kesepakatan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan 8 fraksi di DPR RI, yakni PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, Demokrat, dan PAN. RUU itu disetujui dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan besok.
Anggota Panja dari Fraksi PKS, Muhammad Haris, mengatakan izin pengelolaan tambang yang diberikan untuk perguruan tinggi berguna untuk mendorong riset dan inovasi.
Begitu juga dengan izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan yang dianggap mampu mendorong kemandirian ekonomi.
“Fraksi PKS menilai peluang kemitraan dalam pengelolaan pertambangan bagi perubahan tinggi memperkuat riset dan inovasi,serta meningkatkan kualitas lulusan yang siap kerja di sektor energi dan sumber daya alam,” kata Haris dalam penyampaian mini fraksi dalam rapat pleno pengambilan keputusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025), dikutip dari Detik.com.
