MEDAN-Kecilnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Medan menuai kritikan dari Fraksi Nasional Demokrasi (NasDem) DPRD Kota Medan. Mereka menilai hal tersebut disebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemkot Medan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi NasDem, Afif Abdillah saat membacakan pendapat fraksinya atas Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Medan terhadap pelaksanaan APBD TA 2019 pada rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (14/7/2020) siang. Dikatakannya, kelemahan pengawasan banyak ditemukan di sejumlah OPD selaku instansi pengguna anggaran. Akibatnya, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.
“Pemko tidak dapat melaksanakan dengan baik apa yang telah diprogramkan di APBD 2019. Dampaknya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai,” ungkapnya.
Menurut Afif pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim dan dihadiri Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, beberapa OPD yang serapan anggarannya rendah yakni Dinas Perkim, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Satpol PP dan Dinas Perdagangan.
Afif mengambil contoh Dinas Perkim. Serapan anggaran untuk pembangunan perbaikan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah masih terlalu kecil, hanya 76 persen dari yang dianggarkan Rp15,560 miliar lebih. Yang terealisasi hanya Rp11,8 miliar lebih.
“Begitu juga dengan dinas-dinas lainnya. Bahkan Silpa di Dinas Pendidikan terlalu besar. Anggarannya Rp1.041 triliun lebih yang terealisasi hanya Rp919,543 miliar lebih,” katanya.
Khusus di Dinas Pendidikan, sebut Afif, perhatian Pemko Medan kepada kesejahteraan guru honorer masih rendah. Padahal mayoritas tenaga pendidik di kelas adalah guru honorer.
“Begitu juga penggunaan dan penyaluran dana BOS dan PIP masih ada yang tidak tepat sasaran. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Akumulasi dari jawaban Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, kata Afif, belum memuaskan karena ada beberapa faktor penerimaan PAD yang seharusnya surplus tapi realisasinya gagal mencapai target.
“Ini menunjukkan Pemko Medan belum melakukan langkah-langkah yang tepat dan tegas terhadap penetapan prioritas kebijakan yang telah diprogramkan dalam upaya peningkatan PAD,” tutur Afif.
(UA)
