TAPANULI SELATAN-Dihadapan Kapolda Sumut dan sejumlah kepala daerah, Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Syahrul M Pasaribu berbagi kiat dan pengalaman untuk hadapi pandemi COVID-19.
Kiat-kiat tersebut dipaparkan Syahrul pada saat menjadi salah satu narasumber diacara seminar “Pemimpin di badai pandemi, Sumatera Utara Bangkit” dengan Webinar melalui aplikasi Zoom yang digelar di Gedung Aula Sarasi II Kantor Bupati Tapsel, Selasa (23/6).
Syahrul menceritakan, pada 16 Maret 2020, tepatnya setelah pemerintah pusat menetapkan virus corona sebagai bencana non alam yang harus segera ditangani. Pihaknya langsung mengadakan pertemuan di tingkat OPD dan kecamatan. Hasilnya, menetapkan status tanggap darurat dan membentuk gugus tugas, dan dilanjutkan dengan tindakan penerapan belajar dari rumah bagi murid sekolah mulai tanggal 21 Maret 2020 hingga saat ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk percepatan penanganan, Bupati menginstruksikan untuk membuka posko diseluruh kecamatan yang dipusatkan disetiap puskemas dan diaktifkan 24 jam. Selain itu, Pemkab Tapsel membuka pos chek point ditiap pintu masuk ke wilayah Tapsel.
“Gugus tugas, relawan COVID-19 di desa, kelurahan dan di seluruh kecamatan diinstruksikan mendirikan pos,”ungkap Bupati yang sudah dua periode menjabat tersebut.
Hingga pertengahan April 2020, gugus tugas di Tapsel semakin diperkuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Melibatkan seluruh forkopimda sebagai wakil ketua dalam gugus tugas dan pimpinan OPD memiliki tanggung jawab terhadap kecamatan yang menjadi binaannya.
Setelah ada istilah new normal life atau tatanan hidup baru, dengan para Forkopimda secara bersama – sama sudah melakukan berulang-ulang melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan seperti, tokoh masyarakat, agama, adat serta tokoh pemuda dalam menyongsong tatanan hidup baru.
Disampaikan, aksi itu merupakan salah satu cara untuk melibatkan seluruh elemen dalam mengedukasi, mensosialisasikan dan mensimulasikan tatanan hidup baru di tengah masyarakat hidup produktif namun aman terhadap wabah covid sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sosial ekonomi, sosial keagamaan dan kegiatan sosial lainnya dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Sehingga kedepannya masyarakat kita terbiasa dengan memakai masker dan selalu cuci tangan serta jaga jarak dalam setiap aktifitas dan menghindari keramaian bila tidak terlalu penting sehingga menjadi budaya baru di tengah masyarakat.
Pada sektor kesehatan, Pemkab Tapsel telah membenahi Rumah Sakit Sipirok, utamanya ruang isolasi walaupun rumah sakit tersebut bukan rujukan. Selanjutnya, menyiapkan rumah karantina dan memenuhi kebutuhan puskesmas dalam menangani wabah covid ini.
Pada sektor ekonomi, memberdayakan UMKM untuk ikut berperan seperti dalam pembuatan masker memakai bahan batik dan tenun yang merupakan produk unggulan daerah kita sehingga mereka tetap produktif ditengah pandemi ini.
“Begitu juga halnya di sektor pangan tetap kita kawal karena hampir 80 % masyarakat petani. Sebagai informasi, Tapsel juga merupakan salah satu penyanggah/ penyedia pangan di Sumatera Utara, pada tahun 2019 Tapsel menghasilkan produk untuk beras 137 ribu ton, sementara kebutuhan beras kita hanya 38 ribu ton sehingga Tapsel surplus beras sebesar 65 %” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak, SH, MH, Cfra, yang juga menjadi nara sumber pada kegiatan itu menyampaikan, dalam menghadapi situasi saat ini, ada dua hal yang perlu di perhatikan, dari sisi hukum mendorong lahirnya perubahan – perubahan dan penyesuaian akibat pandemi. Dimana, hukum bisa berubah dengan adanya pandemi saat ini.
“Hal kedua karena dalam situasi ini mengharuskan kita berubah pola – pola komunikasi, yang selama ini pola komunikasi formal lewat kontak langsung, bergeser menjadi pemanfaatan teknologi ini akibat dari wabah covid-19,” ucapnya.
Dijelaskan, dalam menghadapi wabah ini dibutuhkan tindakan atau kebijakan cepat dan berani mengambil keputusan. Dimana, dalam situasi ini perlu tindakan yang cepat. Karena rakyat perlu ditolong, dibantu, serta sejalan dengan itu, ekonomi harus tumbuh tanpa mengesampingkan betapa sangat pentingnya kesehatan.
“Kepala daerah tidak ada pengalaman dalam menangani hal ini. Oleh sebab itu perlu tindakan cepat, tetapi dalam sisi menolong masyarakat, menggerakkan roda pembangunan tetapi aman, tanpa ada niat dalam kesempitan mengambil kesempatan,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Barita Simanjuntak yang pernah berkunjung langsung daerah Tapsel, juga menyampaikan apresiasi atas penerimaan WTP 6 kali secara berturut – turut. Tentunya, hasil itu didapat Tapsel karena Birokrasi bekerja sungguh-sungguh dan mendapat dukungan dari Rakyat dan program pembangunan bukan yang dipaksakan tetapi melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dengan menterjemahan dan mempadukan suasa pergerakan sosial dan kultural dan fungsi Pamong dari Pemkab Tapsel.
“Ini merupakan modal yang tepat dalam hal tindakan cepat untuk rakyat tetapi bisa di pertanggung jawabkan. Ini sebagai contoh saja bagaimana seluruh Bupati dalam Webinar ini memiliki potensi masing – masing. Peran yang mengambil keputusan, apabila khawatir pada saat mengambil keputusan, akan berakibat lambatnya penanganan pada kebutuhan masyarakat (kepentingan rakyat, diatas kepentingan apapun) dengan itikad baik pemerintah harus berpengang pada tranparansi, akuntabilitas,” ungkapnya.
Ketua Komisi Kejaksaan RI berharap dengan melihat semangat yang di berikan Bupati yang di Sumut, semoga lima tahun kedepan bisa melahirkan pemimpin – pemimpin yang kompeten di tingkat nasional sehingga menghilangkan pemikiran bahwa kepala daerah yang ada Sumut selalu bermasalah.
Wakil Gubernur Sumatera Utara Drs. H Musa Rajekshah, M. Hum menyampaikan, pandemi covid-19 merupakan hal baru di seluruh dunia dan menjadi sebuah pelajaran bagi semua.
“Sebelum wabah ini menyebar, dunia akan di pengaruhi dengan berbagai gejolak politik, ekonomi dan masih banyak lain. Tetapi dengan pandemi covid-19 yang tidak terlihat dengan mata, bisa mengakibatkan pergolakan dunia,” sebutnya.
Diharapkan, dalam penanganan covid-19 tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, atapun forkopimda yang bekerja sendiri tetapi agar semua lapisan masyarakat harus ikut serta dalam menangani wabah ini.
“Terkait dengan bantuan sosial yang baru baru ini di salurkan, membuat keributan diberbagai daerah di sebabkan data terpadu kesejahteraan sosial yang di peroleh belum uptudate. Ini merupakan hal yang perlu betul – betul kita benahi kedepan karena dalam kegiatan apapun data kependudukan sangat di butuhkan,” jelasnya.
Begitu juga di sektor kesehatan. Menurutnya, masih perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan. Agar kedepan semua rumah sakit yang ada di Sumut bisa memberikan pelayanan terkait pandemi covid-19.
“Itu disebabkan belum ada satu dokter atau satupun ahli yang bisa memastikan bahwa wabah ini kapan akan berakhir. Kita juga harus sama – sama berfikir agar ekonomi Sumut bisa bangkit lagi serta begitu juga dengan menghadapi new normal, agar masyarakat kita bisa patuh dengan protokol kesehatan,” jelasnya.
Lewat sambutan yang disampaikan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin Siregar, M,Si menyampaikan, sesuai dengan motto ‘bersama kita bisa’, begitu juga dalam menangani dan menanggulangi covid ini. Setiap elemen masyarakat harus berperan aktif.
Adapun nara sumber pada kegiatan seminat via webinar itu adalah, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak SH.MH.Crfa,Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin Siregar, M,Si, Bupati Tapanuli Selatan H.Syahrul.M.Pasaribu, SH Bupati Tapanuli Utara, Drs, Nikson Nababan, Msi, Bupati Tapanuli Tengah, Bachtiar Ahmad Sibarani, Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH, Bupati Dairi, Drs, Eddy Kaleng Ate Barutu, Direktur Pasca Sarjana USU, Prof. Dr. Robert Sibarani, Ms, serta moderator dalam kegiatan Webinar pimpinan di badai pandemi, Sumatera Utara bangkit Gito Pardede koordinator wilayah GMKI Sumut – NAD. (zn)
