Selain itu, KPK juga menyita SK kepala dinas, bendahara dan pejabat pembuat komitmen tahun 2023-2024.”SK kadis, bendahara dan SK PPK juga disita guna kepentingan penyelidikan.
Sayangnya, Imbalo menolak membeberkan nama perusahaan yang berkasnya disita KPK.”Nilai kontrak yang dibawa KPK paling sedikit Rp2 miliar,”tandasnya.
