Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tuntut Pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan guru honorer. Menurut mereka, Menteri Nadiem Makarim belum berhasil memperjuangkan hak-hak guru honorer.
Melalui pesan pers, BEM SI meminta agar pemerintah segera menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi guru honor yang telah lulus seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja).
Memperbaiki kesejahteraan dengan menjadikan upah guru honorer setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Guru honorer merupakan salah satu aktor pembangunan pendidikan nasional. Akan tetapi mereka belum mendapatkan upah yang layak” tulis Remy Hastian dan Muhammad Zainal Aripin.
BEM SI juga menyoroti permasalahan jam kerja. Sebab hal tersebut tidak dapat dibiarkan, karena guru
honorer memiliki jam kerja yang tidak sesuai dengan jumlah gaji. Tentunya dari
kondisi-kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kesejahteraan guru honorer.
Di akhir pesan pers tersebut, BEM SI mendesak pemerintah harus segera melakukan pengangkatan secara bertahap guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan meningkatkan anggaran program kesejahteraan guru honor. (zhp)
