Kepala daerah yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online dapat menghadapi berbagai sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga pencopotan dari jabatan, terutama bagi mereka yang berstatus penjabat sementara (Pj).
Mendagri juga mengingatkan bahwa integritas kepala daerah merupakan hal yang krusial, terutama menjelang Pilkada 2024.
“Kalau kita lihat besar dan frekuensinya sering, kalau dia PJ mungkin saya akan ganti ya. (Jadi) Sampaikan aja itu (datanya). Tapi kalau definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil Pilkada 270 (kepala daerah definitif) tadi. Tapi kalau memang klarifikasi sudah dilaksanakan dan buktinya benar, maka bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik dan ingat risikonya ini mau pilkada ya. Hal-hal negatif akan berdampak terhadap elektabilitas,” pungkasnya.
