PADANGSIDIMPUAN-Buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 viral di media sosial Facebook. Ironisnya, buku yang memiliki logo Pemerintah Kota Padangsidimpuan itu tidak satu, melainkan 3 buah buku.
Warganet Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Minggu (19/7/2020) pagi dihebohkan dengan cuitan akun facebook, Khoiruddin Nasution. Dimana, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat ini mengaku kaget dengan temuan yang didapatnya mengenai buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.
Bahkan, dirinya bertanya apakah semua buku tersebut palsu atau benar. Atau jangan-jangan ada yang palsu dari ketiga buku yang berlogokan Pemerintah Kota Padangsidimpuan tersebut.
“Pagi gaeesss… Saya tidak tahu apakah ini palsu semua, benar semua atau ada yang palsu diantara yang benar. Tapi kok bisa ya ?,” ungkapnya keheranan.
Khoiruddin menduga, jika tidak ada sesuatu yang kurang, tidak mungkin buku tersebut diterbitkan dalam rentang waktu yang berdekatan setelah keluar audit BPK.
“Jika tidak karena “sesuatu hal” yang kurang benar, bagaimana mungkin buku ini bisa terbit 3 macam dalam rentang waktu berdekatan (trio rancangan pertanggungjawaban APBD 2019). Trus kok ada kembaran2 gini setelah keluar audit BPK itu ya. Jadi yang mana yang Kira2 yang dipakai BPK untuk audit kemarin ya ? Ntahlah… pusing pala Barbie… Terserah kalian sajalah yang mana mau kalian bahas. Mau ke 3 nya pun boleh, mungkin cukup 2 jam saja per buku. Atau cukup 1 aja yang lain anggap pemanis saja,” tulisnya.
Mantan Anggota DPRD Padangsidimpuan periode 2014-2019 ini juga menjabarkan perbedaan ke 3 buku teraebut. Mulai dari warna sampul, judul tulisan sampul, jumlah lembaran halaman , isinya yang berbeda dan jumlah angka yang berbeda.
“Perbedaan buku yang 3 ini tidak cuma; – warna kulit sampul, – judul tulisan sampul, – jumlah lembaran halamannya 300an, 700an & 1.000an halaman, – isinya juga berbeda2, – jumlah angkanya berbeda2,” terangnya.
Khoiruddin juga meyakinin, dampak penerbitan 3 buku pertanggungjawaban Pemkot Padangsidimpuan ini akan memakan korban. Mulai dari pemberi perintah, penanggung jawab anggaran, pengguna anggaran, yang membahas dan mengesahkan anggaran, yang membahas dan menerima pertangguungjawaban pelaksanaanya atau yang mengetuk palunya.
“Saya yakin bisa jadi ada yang korban nantinya. Apakah si;- pemberi perintah atau, – penanggungjawab anggaran atau, – pengguna anggaran atau, – yang membahas dan mengesahkan anggaran atau,, – yang membahas dan menerima pertanggungjawaban pelaksanaannya atau, – yang mengetuk palu nya. Kita tonton sajalah kedepan,” cuitnya.
Khoir juga mengenang kisah Kota Padangsidimpuan beberapa tahun lalu. Dimana, kejadian APBD Kota Padangsidimpuan dulu pernah ganda. Dimana lain yang dibahas di DPRD, dan lain yang diusulkan pengesahannya ke gubernur. Bahkan, dalam periode tersebut 8 orang menjadi penghuni hotel prodeo, dan diberhentikan dengan tidak hormat.
“Sejarah telah membuktikan bahwa dahulu APBD kota Padang Sidempuan pernah ganda, lain yang dibahas di DPRD & lain yang diusulkan pengesahannya ke gubernur. Akhirnya di periode itu ada 8 orang yang masuk “hotel prodeo” bahkan yang lebih menyakitkan harus diberhentikan dengan tidak hormat dari status ASN nya. Belum lagi korban moril atau perasaan. Mereka adalah korban dari penguasa. Sesungguhnya sejarah itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Sebaik2 nasehat adalah saling mengingatkan untuk kebaikan,” tutupnya.
Hingga pukul 22.53 WIB, cuitan ini telah dibagikan 2 kali. Selain itu, cuitan inu mendapat respon 47 orang dan mendapat 12 komentar.
(UA)
