PADANGSIDIMPUAN – Sebagai garda terdepan dalam perang melawan Covid-19. Nasib Tenaga Kesehatan (Nakes) di RSUD Kota Padangsidimpuan sungguh memilukan.
Pasalnya, sudah 16 bulan para nakes tersebut tak kunjung menerima insentif sebagaimana mestinya.
Terkait nasib nakes tersebut, Rusydi Nasution Wakil Ketua DPRD Padangsidimpuan mendesak semua pihak, terutama Walikota Padangsidimpuan bekerja maksimal agar insentif para nakes covid ini terbayarkan.
“16 bulan itu bukan waktu yang sebentar, harusnya sedari awal Walikota sudah mengambil kebijakan dan langkah-langkah stategis agar pembayaran insentif nakes covid terealisasi” tegas Rusydi.
Masih menurut Rusydi Nasution, Walikota Padangsidimpuan terkesan abai akan nasib nakes covid ini.
Padahal nakes adalah garda paling depan menghadapi pandemi ini, sense of crisis Walikota kurang terlihat.
“Penegakan disiplin perlu, tetapi kebutuhan dan fasilitas nakes covid dalam bekerja harus dipersiapkan. Masa insentif nakes covid selama 16 bulan ini bermasalah?” Ujar Rusydi Nasution.
Rusydi mengingatkan bahwa penanganan Covid-19 itu harus simultan tak bisa parsial.
“Di DPRD, fraksi Gerindra pernah melayangkan surat ke Pimpinan DPRD untuk melakukan RDP bersama Walikota terkait penanganan Covid-19 di Sidimpuan. Padahal kalau itu dilaksanakan, maka penanganan Covid-19 di Padangsidimpuan akan dievaluasi agar lebih baik” urai Ketua DPC Partai Gerindra Padangsidimpuan tersebut.
Ia mendorong agar legislatif segera membentuk Satgas DPRD Pengawasan Penanganan Covid-19 di Kota Padangsidimpuan. Satgas DPRD ini lintas partai dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD.
“Ini masalah serius, semua pihak harus berkolaborasi untuk mencari penyelesaiannya. Pemko harus buka mata, pandemi Covid-19 tidak bisa dihadapi sendirian” tutup anggota DPRD yang terpilih dari Dapil 3 Kec. Padangsidimpuan Selatan tersebut.
Di tempat terpisah, Akhir Rangkuti Ketua PW KAMMI Sumatera Utara yang juga putra asli Kota Padangsidimpuan turut prihatin dengan kondisi yang dihadapi para nakes.
“Bagaimana para nakes akan bekerja dengan profesional sedang gaji tak kunjung di bayarkan. Padahal, seharusnya di masa pandemi Covid-19, penanganan di RSUD lebih maksimal” ujar Akhir.
Akhir meminta Walikota segera turun tangan dan menyelesaikan hak para nakes yang tak dibayar selama 16 bulan.
“Ini menjadi bukti ketidakmampuan Walikota dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat. Keterlambatan pembayaran hak nakes tersebut menjadi rapor merah Irsan Efendi Nasution sebagai Walikota” tutup Akhir Rangkuti.
Pihak LENSAKINI.COM berupaya meminta tanggapan Siwan Siswanto Ketua DPRD Padangsidimpuan terkait nasib nakes dan usulan pembentukan Satgas Covid-19 DPRD Padangsidimpuan.
Namun seperti sebelumnya, Siwan Siswanto yang juga Sekretaris Partai Golkar Padangsidimpuan tersebut tidak memberikan jawaban apapun. (ZHP)
