PADANGSIDIMPUAN – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Padangsidimpuan tahun 2020 sebesar Rp.108,9 Miliar, jauh meningkat dari SILPA tahun 2019 Rp 24.9 Miliar.
Data SILPA tersebut tertuang di Nota Pengantar Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Padangsidimpuan 2020.
Kian meroketnya SILPA tersebut mendapat kritikan dari Pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Padangsidimpuan dinilai lemah.
Hal tersebut disampaikan Rusydi Nasution, Wakil Ketua DRPD Padangsidimpuan saat dihubungi. Menurutnya, besarnya SILPA tersebut memperlihatkan ketidakpekaan Pemerintah terhadap situasi masyarakat.
“Kebijakan pengelolaan keuangan daerah patut dikritisi, tidak peka akan keadaan masyarakat yang terdampak pandemi covid. Aktivitas ekonomi sedang menurun, kegiatan sosial masyarakat dibatasi, dan realisasi investasi pun minim. Tetapi uang rakyat di APBD masih ditahan-tahan” imbuh Rusydi Nasution.
Justru menurutnya, saat ini belanja pemerintah harus ditingkatkan, agar terjadi perputaran roda ekonomi masyarakat.
“SILPA terjadi karena realisasi belanja Pemerintah tidak tercapai. Ini berarti kinerja penyerapan tidak optimal atau juga tata kelola keuangan yang tidak tertib serta perencanaan kegiatan yang lemah” tambah Rusydi Nasution sembari menekankan bahwa SILPA itu bukan prestasi.
“Apalagi SILPA bukan karena efisiensi program kegiatan,” tukas Rusydi yang juga mantan bankir tersebut.
Ketua DPC Partai Gerindra Padangsidimpuan tersebut merasa Kebijakan Keuangan Pemda tidak pro ekonomi masyarakat.
“Hidup rakyat lagi sulit, segera realisasikan belanja APBD, SILPA itu pertanda Pemda tidak memikirkan ekonomi masyarakat” tegas Rusydi Nasution di akhir keterangannya. (BH)
