Jakarta – Bendahara Umum (Bendum) PP Muhammadiyah, Hilman Latief, memberikan pandangan mengenai isu kontroversial terkait izin tambang yang diterima oleh PP Muhammadiyah. Meskipun keputusan ini belum final, persetujuan awal ini telah memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat.
Dalam acara penandatanganan MoU kerja sama antara PP Muhammadiyah dengan PT Bank Nano Syariah di Jakarta, Jumat (26/7/2024), Hilman Latief menjelaskan latar belakang dan alasan utama di balik keputusan tersebut.
“Saya nggak tahu ke depan Muhammadiyah merambah apa, karena di sosial media sedang riweuh. Sedang tarik tambang, di sosial media,” ujar Hilman, menyadari ramainya perbincangan terkait izin tambang ini.
Hilman menganggap bahwa perdebatan yang muncul merupakan cerminan dari negara yang demokratis. “Kami menghargai karena saya melihat suara-suara yang masuk merupakan kecintaan kepada persyarikatan,” tambahnya.
Hilman juga menyatakan bahwa sebagian besar kekhawatiran yang muncul berasal dari pandangan negatif publik terhadap industri pertambangan.
“Bisnis tambang yang mungkin image-nya persepsi di publik dan memang di lapangan ada salah kaprah salah kelola ini itu, tidak bisa disalahkan bila kader-kader kita banyak yang ragu dan ingin kepastian,” lanjutnya.
Namun, Hilman optimis bahwa pengelolaan tambang ini bisa menjadi bagian dari pembaruan di berbagai bidang. “Saya kira ini bagian tajdid (pembaruan), ekonomi di bidang sosial, dan semoga tajdid ini berhasil,” katanya.
Meskipun demikian, Hilman menegaskan bahwa keputusan final belum diambil dan pengumuman resmi akan disampaikan kemudian. “Kita liat besok ya, kita liat pengumuman resmi besok,” pungkas Hilman Latief.
