PADANGSIDEMPUAN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, soroti belanja pemerintah daerah yang masih rendah hingga kuartal I 2021.
Data dari Kemenkeu, total realisasi anggaran belanja daerah hingga Maret 2021 baru mencapai Rp 98.9 trilliun atau 9.4% dari APBD. Realisasi anggaran belanja ini lebih rendah dari periode yang sama pada 2020 sebesar 11.8% dari APBD.
Angka ini dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan pada kuartal I APBD 2021 juga sangat rendah. Kondisi pendapatan lebih tinggi namun belanja rendah menjadi pelajaran. “Pemerintah daerah harus bisa membuat instrumen APBD menjadi motor penggerak ekonomi daerah”, ucap Menkeu dalam Rakor Pembangunan Pusat 2021, jum’at 29 April 2021 secara virtual.
Terpisah Wakil Ketua DPRD Padangsidimpuan Rusydi Nasution, menyesalkan kinerja pihak eksekutif yang lamban dalam mengeksekusi APBD 2021.”Bagaimana hendak menggerakkan roda ekonomi daerah bila realisasi anggaran rendah? kondisi saat ini hanya belanja pemerintah yang dapat menyelamatkan ekonomi rakyat”tutur politisi asal Partai Gerindra itu
Dari total realisasi APBD 2021 kuartal I, belanja pegawai pemerintah daerah baru mecapai 14.3 persen, belanja barang dan jasa baru terserap 5.4 persen, belanja modal 2.5 persen dan belanja lainnya 4.3 persen.
Rendahnya realisasi belanja terlihat dari naiknya simpanan pemerintah daerah diperbankan yakni 182.7 trilliun. Naik 2,7 persen dari periode yang sama tahun lalu. Dana yang tersimpan diperbankan kurang produktif untuk ekonomi daerah, pemerintah harus mengeksekusi anggaran agar roda ekonomi daerah bergerak, pungkas Rusydi Nasution yang juga Ketua DPC Gerindra Kota Padangsidimpuan.
