SIMALUNGUN- Sejumlah rekanan di Kabupaten Simalungun resah karena diduga diwajibkan menyerahkan fee proyek sebesar 18% hingga 20 % di depan untuk mendapatkan pekerjaan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatn Belanja Daerah (APBD) TA 2022.
Informasi yang diperoleh, Jumat (8/4/2022) uang pelicin sebesar 18% hingga 20% diwajibkan dibayar di depan untuk proyek yang tidak melalui proses lelang atau tender yang dikelola sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Dinas Pertanian.
” Untuk proyek-proyek Penunjukan Langsung (PL) membayar antara 18% hingga 20% yang nilainya di bawah Rp 200 juta, kalo tidak mana bisa dapat pekerjaan, itu bukan rahasia lagi bang”, ujar salah seorang rekanan di Pematang Raya.
Sedangkan untuk proyek-proyek tender atau bencana alam yang nilainya di atas Rp 200 juta dam Rp 1 miliar, fee nya ditentukan oleh oknum orang-orang kepercayaan bupati Simalungun.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Hotbinson Damanik yang dikonfirmasi terkait adanya kewajiban membayar fee untuk proyek-poyek PL membantahnya.
” Tidak ada itu”, ujarnya singkat vias pesan Whats App (WA)
Direktur Institute Law of Justice (ILAJ) Fawer Full Fander Sihite meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas jika benar adanya praktek pembayaran kewajiban untuk proyek-proyek di Pemkab Simalungun.
” Jika memang rekanan di kabupaten Simalungun, diwajibkan menyetor fee proyek, APH diharapkan turun tangan mengusut dan menindak tegas, karena memang sudah banyak kepala daerah yang tersandung hukum karena menerima upeti proyek, jangan sampai bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga terjebak karena ulah oknum-oknum yang memintanya mengatas namakan bupati”, sebut Fawer.
(zn)
