Padangsidempuan – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam paparannya pada Rapat Koordinasi evaluasi Penyerapan APBD dan Penanganan Dampak Inflasi, di Grand City Hall JMedan, Rabu (2/11/22) menyampaikan Padangsidempuan adalah kota yang serapan belanjanya rendah secara nasional.
Padang Sidimpuan serapan belanja APBD 2022 terendah kesembilan nasional sebesar 47,82 persen.
“Untuk sepuluh terendah nasional, di Sumut ada Pematangsiantar dan Padangsidempuan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan serapan anggaran belanja yang rendah akan mendapatkan penaltiI.
Ini harus segera diselesaikan karena kalau tidak akan kena penalti nanti,” kata Edy.
Ia menyebut kendala dalam percepatan penyerapan anggaran adalah masih banyaknya pengerjaan fisik yang masih belum dibayarkan.
“Serapan belanja di bawah 50 persen ini yang kita evaluasi. Makanya fungsi pengawasan harus tetap dilakukan baik oleh lembaga maupun masyarakat,” pungkasnya.
Terkait serapan belanja ini, H. Rusydi Nasution, Wakil Ketua DPRD menyampaikan bahwa instrumen dalam mensejahterakan rakyat di daerah adalah belanja pemda.” Bagaimana mungkin ekonomi daerah bisa tumbuh jika belanja pemerintah daerah rendah. Daya dorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah dari Investasi, Belanja Pemda, Konsumsi Masyarakat dan Produksi Lokal. Investasi, Konsumsi, dan Produksi Padangsidimpuan itu minim, jadi belanja pemerintahlah pendorong pertumbuhan ekonomi apalagi saat ini kita akan menghadapi resesi” ucap Ketua DPC Gerindra ini. “Eksekusi segera belanja APBD itu, bantuan sosial harus tepat sasaran, “kata Rusydi Nasution.
Lebih lanjut Rusydi menyampaikan sumbatan realisasi belanja harus di urai, di tebas bila perlu. Kita harus bisa mendahulukan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan kelompok,” tegas Rusydi Nasution yang juga kandidat Walikota Padangsidimpuan 2018-2023 ini
