Akibat konflik berkepanjangan tersebut, masyarakat Kelurahan Sari Rejo tidak bisa mendapatkan sertifikat atas tanah mereka. Padahal, saat ini adalah sekitar 5.000-an lebih rumah penduduk di kawasan itu. Di kawasan itu, juga sudah berdiri sekolah negeri, rumah ibadah, kantor pemerintah dan sebagainya.
Abyadi Siregar mengakui masih banyak persoalan daerah lain yang harus diselesaikan. Termasuk soal perbatasan antar kabupaten/kota di beberapa kabupaten/kota di Sumut, yang sampai saat ini juga belum tuntas. Namu begitu, konflik pertanahan ini perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan daerah.
“Karena itu, masyarakat berharap dalam debat ini, kedua pasangan calon menyampaikan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik tanah HGU dan Sari Rejo itu. Apa solusi yang bisa mereka tawarkan yang bisa ditagih oleh rakyat ketika nanti terpilih,” tegas Abyadi Siregar.
DEBAT PUBLIK PERTAMA
Ketika ditanya terkait pelaksanaan Debat Publik-I, Abyadi Siregar sendiri mengaku sangat kecewa kurang dalamnya paparan dan penggalian terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Padahal, salah satu tema pada Debat Publik-I adalah soal Pelayanan Publik.
“Saya merasakan keringnya pendalaman isu penyelenggaraan pelayanan publik dalam Debat Publik-I itu,” jelas Abyadi Siregar yang pernah memimpin Ombudsman RI Perwakilan Sumut selama dua periode.
Menurut Abyadi, pelayanan publik mestinya harus digali lebih dalam. Karena, para kepala daerah itu dipilih untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
