MEDAN-Kondisi keuangan Pemerintah Kota Medan saat ini kolaps di tengah pandemi covid-19. Dari informasi yang dihimpun sejumlah pejabat pemko mengatakan banyak tagihan yang masuk ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak dapat dicairkan.
Belum lagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tidak sesuai dengan harapan. Minimnya penerimaan PAD karena perekonomian terhenti akibat pandemi covid-19. Banyak pontensi PAD ditutup sehingga pendapatan lesu ataupun nyaris tidak ada.
“Saat ini kondisi keuangan pemko sedang kolaps. Udah makin gawat lah kita ini. Bahkan sudah minus sekarang. Ini semua akibat dampak dari Covid-19. Kita berdoa supaya virus ini tidak berkepanjangan,” ucap salah seorang pejabat yang enggan menyebutkan identitasnya.
Kepala Bidang Anggaran BPKAD Medan Syahrial ketika dikonfirmasi mengaku pihaknya memang memilah tagihan mana yang bisa dicairkan, mana yang tidak.
Menurutnya, tagihan yang dapat dicairkan hanya kegiatan rutin. Bukan pengadaan. “Kalau kegiatan rutin kita bayarkan tagihannya, kalau kegiatan lain belum, masih ditunda dulu,” ujar Syahrial di Balai Kota, Selasa (23/6).
Meski begitu, diakuinya ada saja beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengajukan pembayaran kegiatan. “OPD yang mengajukan penagihan itu beralasan telah memiliki SPD (Surat Penyediaan Dana), padahal itu SPD triwulan pertama. Kalau tagihan disampaikan sebelum Maret, masih bisa dibayar. Setelah itu kan sudah mulai covid-19, pemasukan tidak ada,” imbuhnya.
Ia mengatakan keuangan Pemko Medan saat ini difokuskan untuk penanganan covid-19. Mengenai jumlah keuangan di kas daerah, ia tidak mengetahuinya. “Kalau kosong uang tidak, ada di kas daerah, tapi itu untuk penanganan covid-19. Berapa jumlahnya saya tidak tahu,” bilangnya.
Secara terpisah, Kepala BPKAD Medan Tengku Ahmad Sofyan mengatakan, hal senada. Ia menyebut tidak semua tagihan yang masuk dapat dicairkan karena dalam kondisi defisit. “Kas kosong gak betul. Kita memang mengalami defisit bulan berjalan,” ucapnya.
Sofyan mengaku pihaknya membuat skala prioritas tagihan mana yang dapat dibayarkan. “Kita buat skala prioritas untuk belanja rutin operasional dan dilakukan secara bertahap,”ungkapnya. (zn)
