PADANGSIDIMPUAN-Partai Demokrat sudah tidak demokratis, menjadi alasan utama Khoiruddin Nasution, mantan anggota DPRD dari partai berlambangkan mercy tersebut untuk menghadiri kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang beberapa minggu yang lalu.
“Malah berubah menjadi seperti perusahaan pribadi dan keluarga. Dan AD ART yang disampaikan kemarin bahwa KLB harus persetujuan Ketua Majelis Tinggi itu bertentangan dengan Undang-undang Partai Politik,”ungkap mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padangsidimpuan tersebut kepada sejumlah wartawan melalui akun Facebook.
Menurut mantan aktivis mahasiswa tersebut, dia satu dari ratusan ratusan Ketua DPC Demokrat lainnya se-Indonesia sebagai pemilik suara yang menghadiri KLB tersebut. Diakui Khoir, hingga Rabu (10/3/2021), dia belum menerima surat pemberhentian. Untuk itu, secara keorganisasian sesungguhnya saya masih menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Padangsidimpuan,”tuturnya.
Disinggung mengenai tawaran uang Rp 100 Juta guna mendukung Moeldoko sebagai Ketua Umum di KLB, Ketua MD KAHMI Kota padangsidimpuan membantah tudingan tersebut. Menurutnya, jika pun ada, uang yang diberikan kepada peserta KLB itu hanya pengganti biaya perjalanan menuju Sibolangit, Deliserdang.
“Yang dari Indonesia Timur karena jauh, biaya pengganti perjalanan mereka pun lebih besar, tapi tidak ada sampai yang diberitakan,” ungkapnya.
Sebelumnya, KLB Partai Demokrat di Kabupaten Deliserdang Jumat (5/3/2021) , berujung pengangkatan Parlinsyah Harahap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Padangsidimpuan, berdasar surat yang dikeluarkan DPP Demokrat yang ditandatangani oleh Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum dan Teuku Riefky Harsya sekretarisnya.
(zn)
