TAPSEL – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu membuka secara resmi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tapanuli Selatan di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Rabu (24/4).
Dalam sambutannya, Bupati Dolly Pasaribu menyampaikan agar senantiasa berupaya untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, salah satunya dengan terus melakukan operasi pasar secara rutin.
Bupati juga menyebutkan untuk terus mengacu pada 4 Pilar Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu keterjangkauan harga dan stabilitas harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif guna menjaga inflasi daerah.
Dolly memaparkan UU No 18 Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa pemerintah menjamin kecukupan pangan baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan.
“Kabupaten Tapsel melakukan berbagai upaya dan kebijakan agar dapat memproduksi pangan secara mandiri, cukup dan beraneka ragam, mempermudah akses pangan, dan meningkatkan nilai tambah daya saing komoditas pangan serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman,” ungkapnya.
Ia berharap agar Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dapat mendorong akselerasi mengenai elektronifikasi pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingat pelaksanaan program elektronifikasi pemerintahan dapat mendorong birokrasi yang efisien seperti proses pelayanan perizinan dan pembayaran pajak yang telah menggunakan sistem elektronifikasi, serta tranparansi dalam sistem pemerintahan guna mengoptimalkan pendapatan daerah.
Selain itu, Dolly juga mengucapkan terima kasih kepada BI Sibolga atas kolaborasi dalam menyajikan berbagai informasi terkait kondisi perekonomian dan inflasi di wilayah kerja BI Sibolga.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga Yuliansah Andrias mengatakan, ada lima arahan Presiden RI terkait pengendalian inflasi.
“Dengan cara memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok barang dan jasa serta memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi,” ucapnya.
