Pada akhir buku, penulis membahas bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi tidak bisa dikaitkan dengan sejumlah masalah kecil melainkan penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan yang multifaktor. Untuk lebih mudah, penulis menjabarkan resolusi konflik berdasarkan tingkatan masalah yang terjadi. Penulis mengkategorikan potensi masalah yang mucul pada tingkat mikro, meso dan makro.
Pada tingkat mikro, potensi konflik sangat ditentukan bagaiman keterampilan warga untuk memahami hak-hak mereka secara mandiri tanpa dibantu oleh pihak luar. Upaya penyelesaian konflik pada level ini bergantung pada integritas pemimpin daerah dalam mengupayakan hak-hak warganya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus pemimpin desa yang berkhianat kepada warganya untuk menikmati keuntungan pribadi dari perusahaan.
Pada tingkat meso dan makro, potensi konflik muncul dari peran lembaga negara yang belum baik. Penulis menganggap bahwa perusahan pemerintah jarang memantau bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.
Terakhir, penulis merangkum lima agenda besar yang menjadi resolusi konflik yang lebih efektif. Pertama, pembentukan lembaga mediasi pada tingkat lokal yang bertujuan sebagai penengah antara masyarakat dan perusahaan yang berkonflik agar tidak ada yang memihak. Kedua, transparasi HGU (Hak Guna Usaha) yang diberikan kepada perusahaan perlu ditinjau kembali oleh pemerintah.
Ketiga, pemantauan kepada perusahaan terkait bagaimana hubungannya dengan masyarakat pada awal persetujuan pembukaan lahan. Keempat, pada proses perjanjian lahan plasma (bagian lahan yang keuntungannya dimiliki masyarakat) harus mendapatkan campur tangan dari pemerintah, sehingga dapat diawasi. Dan yang kelima, pengadaan sanksi kepada perusahaan yang melanggar kebijakan.
