Penulis menjelaskan pada dasarnya warga memiliki de jure right sebagai upaya untuk melindungi kepentingannya dalam mengelola lahannya. Namun seringkali hak-hak tersebut secara de facto tidak benar-benar terlaksana di lapang. Kondisi tersebut disebabkan adanya kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan untuk melemahkan mereka, dalam konteks ini penulis menyebutnya elite ekonomi.
Menurut penulis, kehampaan yang terjadi disebabkan karena kapasitas mereka yang lemah untuk menghadapi tekanan dari elite ekonomi dan pemerintah. Faktanya, elite ekonomi punya kekuatan untuk membangun relasi dengan lembaga negara sebagai upaya nya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya (Kapitalisme Kroni).
Selain itu, banyak pihak elit ekonomi yang mengganggap bahwa pembangunan ekonomi melalui perusahaan besar jauh lebih efisien dibanding mengusahakan kepentingan warga yang tidak terlalu signifikan dalam meningkatkan perekonomian. Sehingga kondisi inilah yang menyebabkan pemerintah punya kecenderungan untuk berkerja sama dengan elit ekonomi.
Kondisi warga yang melemah karena dihimpit oleh kepentingan-kepentingan raksasa, serta hukum dan undang-undang yang tidak bisa dijadikan pegangan oleh warga, menyebabkan mereka tidak punya pilihan lain untuk melakukan perlawanan dengan cara mereka sendiri.
Perlawanan ini disebut dengan perlawanan hampa hak. Perlawanan ini mengutamakan strategi untuk membangun hubungan informal berdasarkan nilai-nilai moral dan adat kepada pemegang kekuasaan. Hal ini merupakan bentuk alamiah yang dilakukan oleh warga karena faktanya mereka lebih dekat dengan aturan atau kebiasaan sehari-hari mereka disbanding dengan hukum yang formal seperti undang-undang.
