JAKARTA (LENSAKINI) – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengambil langkah tegas pasca penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2).
Melalui instruksi resmi yang tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025, Megawati meminta seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam agenda retreat di Magelang yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” demikian isi instruksi tersebut.
Bahkan, bagi yang sudah dalam perjalanan menuju lokasi, Megawati meminta mereka untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
Sementara itu, penahanan Hasto oleh KPK terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku dan perintangan penyidikan menimbulkan reaksi keras dari internal PDIP.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, menegaskan bahwa kendali partai kini langsung berada di bawah komando Megawati tanpa menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekjen.
“Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” ujar Komar dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Kamis (20/2) malam.
Di sisi lain, Tim Hukum PDIP yang juga Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menyebut bahwa penahanan Hasto sarat muatan politik dan merupakan bagian dari upaya yang disebutnya sebagai “serangan terhadap partai.”
“Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap menjadi serangan terhadap partai kami,” kata Ronny.
