PADANGSIDIMPUAN-Warga di Lingkungan VI, Kelurahan WEK V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, diduga hanya mendapatkan 1 butir telur diantara jenis paket sembako yang dibagikan pemerintah setempat.
Selain itu, di dalam paket sembako juga ada minyak goreng seperempat kilogram, enam bungkus mie instan dan dua liter beras. AR (50), warga Jalan Kartini, salah seorang penerima bantuan mengatakan, paket sembako itu diberikan langsung oleh kepala lingkungan (kepling) setempat. “Saya heran, kenapa telur ayam hanya satu butir,”ujarnya kepada LENSAKINI.
Setelah diperiksa, ternyata paket sembako yang diterimanya berupa, 1 butir telur, 6 bungkus mie instan, beras dua liter, minyak goreng seperempat kg.”Kalau ditanya kecewa, pasti kecewa, karena telurnya hanya satu butir,”tuturnya.
Sementara itu, Robet Pakpahan, salah seorang tokoh masyarakat mengaku sudah menjumpai pihak kelurahan untuk mempertanyakan jumlah bantuan tersebut apakah akan ada penambahan lagi, agar paket sembako yang hanya 25 paket itu tidak menjadi masalah “Kami sudah tanyakan ke pihak kelurahan, apakah masih ada bantuan selanjutnya, dan dijawab pihak kelurahan tidak ada lagi,”tandasnya.
Kepala Lingkungan VI, WEK V, Kelurahan Wek Lima, Rismawan Hasibuan mengakui, hanya 25 paket sembako dari Pemkot Padangsidimpuan, melalui kelurahan. Padahal, jumlah KK sebanyak 240 dan 40 KK sudah menerima PKH.“Hasil musyawarah dengan tokoh masyarakat, semua warga di lingkungan itu harus dapat, makanya isi paket bantuan itu dikurangi,”terang Kepling.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Padangsidimpuan, Taty Ariani Tambunan mengapresiasi tindakan kepala lingkungan tersebut. Karena dia berusaha adil kepada masyarakat. Menurutnya, aksi itu pantas dicontoh oleh kepling yang lain.”Walaupun yang diterima sangat minim dari Pemkot Sidimpuan, namun, dia sudah berlaku adil kepada seluruh warga,”ujar politisi asal Partai PDI-P itu.
Dia menilai, seharusnya Wali Kota Padangsidimpuan sebelum membagikan sembako memikirkan dulu dampak kebijakan yang akan muncul seperti kecemburuan sosial dan konflik di masyarakat. ” Kita kan dari awal sudah sampaikan, Pemkot Sidimpuan harus berkomunikasi dengan semua stake holder termasuk DPRD sendiri,”tandasnya. (amir)
