Di Depan Penyidik KPK, Ketua DPRD Paluta Berani Mengaku Pilkada Jadi Ajang Politik Uang

TAPANULI SELATAN-Di depan sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua DPRD Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) Mukhlis Harahap mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi ajang untuk money politik. Sebab, tanpa ada uang, rakyat tidak mau datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Yang menjadi penyebab utama korupsi adanya regulasi sistem pilkadanya,”ujarnya pada rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di pemerintahan kabupaten/kota, Kabupaten Tapanli Selatan, Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padanglawas, Padanglawas Utara dan Kabupaten Mandailing Natal.

Dia mengaku, selama tiga periode kempimpinannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Padanglawas Utara, selama itu juga dia sudah mengikuti tahapan pilkada yang ada di daerah tersebut.

“Menurut amatan dan hemat saya selama tiga periode sebagai Ketua DPRD, masyarakat masih berfikir pragmatis dan transaksional. Sehingga, apabila tidak diberi uang, warga tidak akan pergi ke TPS,”terangnya yang disambut tepuk tangan seluruh undangan yang hadir di ruangan itu.

Diungkapkan politisi dari Partai Golkar itu, khusus di Paluta, money politik diistilahkan dengan “uang sabat”. Besarannya juga bervariasi, tergantung jumlah calon kepala daerah.

“Kalau jumlah kepala daerahnya sedikit, maka uang sabat akan lebih sedikit,”tuturnya. (zn)