Medan – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane baru saja mengatakan ada oknum polisi meminta jatah proyek pada beberapa dinas di Padangsidimpuan hingga berujung pemeriksaan.
Menurut Neta pemeriksaan tersebut berujung istri salah seorang kadis meninggal dunia. Bahkan Neta juga meminta KPK untuk menangkap oknum polisi yang meminta jatah proyek tersebut.
Terkait pernyataan kontroversial Neta S Pane itu mengundang kritik dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara (DPD IMM Sumut).
Zikri Azizan Kabid Hikmah DPD IMM Sumut menilai apa yang disampaikan Neta terlalu berlebihan.
“Bung Neta ini terlalu berlebihan, pernyataan tentang istri kadis meninggal dunia karna pemeriksaan polisi harus segera di klarifikasi kebenarannya, sebelum bias di tengah masyarakat,” jelas Zikri Azizan Lubis kepada wartawan Jum’at (18/9/2020).
Pihaknya juga menilai apa yang disampaikan Neta agar KPK menangkap oknum polisi yang meminta jatah proyek adalah opini yang berpotensi mengakibatkan kegaduhan sebab belum dibuktikan.
“Sekelas IPW harusnya berbicara skala makro, mengapa Neta tidak kritik bahwa KPK dinilai lalai deteksi potensi suap Cakada perihal rekomendasi dari parpol untuk 270 daerah dan 9 provinsi se Indonesia,” tanya Zikri dengan heran
Padahal, lanjut Zikri, pencegahan korupsi yang kemudian menghambat pembangunan harus dideteksi dari hulu seperti potensi suap antara Calon Kepala Daerah dengan oknum Pimpinan Partai politik
Sebab itu, DPD IMM Sumatera Utara mendesak Neta S Pane agar segera mengklarifikasi terkait meninggalnya istri kadis karna diperiksa polisi, sebelum berujung informasi bohong dan mengakibatkan terjadinya kecurigaan masyarakat terhadap kepolisian
“Jika tidak benar, bung Neta harus kooperatif meminta maaf sebelum terjadi bias dan timbulnya kecurigaan masyarakat kepada institusi kepolisian,” tandasnya
