Untuk menjaga agar citra DPR/DPRD tidak rusak dan tidak ada pihak lain yang dirugikan, maka MUI mengharapkan agar pemerintah menutup perjudian online dan menindak para penyelenggaranya. Selain itu, ia meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengadili mereka yang terlibat judi online.
Dia juga meminta agar kepolisian dapat memproses semua yang terlibat judi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Anwar juga berpesan agar para aparat penegak hukum dan pemerintah dapat segera menyelidiki secara bersungguh-sungguh terkait asal muasal kekayaan para anggota dewan yang digunakan untuk berjudi.
“Karena berat dugaan untuk memenuhi hasrat berjudinya mereka telah melakukan berbagai cara yang haram dan terlarang seperti korupsi, mencuri, memeras dan merampok. Hal-hal demikian tentu tidak bisa kita terima karena jelas-jelas akan bisa merugikan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, bangsa dan negara,” ungkapnya.
