PADANGSIDIMPUAN- Sejumlah DPRD Kota Padangsidimpuan memberikan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ) Kota Padangsidimpuan tahun 2022 dengan sangat tidak memuaskan.
Hal tersebut diuraikan oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Padangsidimpuan Tahun 2022 dengan berbentuk rekomendasi dari sejumlah Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Aula DPRD Kota Padangsidimpuan Jalan Sudirman, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Senin (29/5/2023).
Awalnya, Rekomendasi DPRD Kota Padangsidimpuan tersebut ditetapkan setelah mendengar laporan hasil pansus LKPJ yang dibacakan Erpi J Samudera dan Irpan secara bergantian.
Hasil Pansus LKPJ itu ditandatangani 7 orang dari 9 anggota Pansus, yakni M Halid Rahman dan Fazri Harahap dari fraksi Gerindra, Abdul Haris dan Siti Maryam dari Fraksi Golkar, Erpi Samudera dari Fraksi PAN, Irpan dari Fraksi Demokrat dan Gunawan dari Fraksi PDI Perjuangan.
Sorotan Pansus LKPJ
Pansus menyoroti beberapa hal besar yang terkait dengan visi misi walikota Padangsidimpuan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, tata kelola pemerintahan, peran perempuan dan pemuda serta penyediaan tempat bermain dan bersosialisasi bagi warga dan kelompok difabel.
Kemudian, dibidang pendidikan Pansus LKPJ menyampaikan adanya pungli, fasilitas penunjang yang tidak memadai dan ruang belajar yang tidak layak. Disusul sekolah yang tidak ada murid, permasalahan dalam mutasi kepala sekolah, perpindahan guru, komite sekolah,guru honorer,P3K dan pemanfaatan dana BOS. Pansus juga menilai Kadis Pendidikan tidak mampu melaksanakan program kegiatannya. Untuk itu Pansus LKPJ meminta Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan agar membentuk Pansus terkait masalah dinas pendidikan Kota Padangsidimpuan.
Di bidang ekonomi, terkait visi misi Walikota membuka lapangan pekerjaan, menciptakan investasi dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan tidak tercapai. Pansus menyampaikan bahwa lapangan pekerjaan tidak tumbuh, investasi stagnan dan begitu juga dengan ekonomi rakyat.
Di bidang kesehatan pansus menyampaikan bahwa visi dan misi walikota terkait peningkatan pelayanan kesehatan tidak tercapai mengingat bahwa kondisi RSUD yang tidak dapat berfungsi dengan baik, gedung yang tidak terawat, kosong dan tergenang di beberapa ruangan, ketersediaan dokter, SDM tenaga medis, dan permasalahan keuangan yang akut.
Di bidang PUPR dan Perkim, Pansus memberikan perbaikan tentang integrasi sistem jalan, drainase, trotoar, penataan kabel dan memastikan kualitas pengerjaan proyek fisik. Pansus juga menyoroti lanjutan pembangunan dek penahan banjir di keluhan Kantin yang kurang bermanfaat dan tidak sesuai dengan rencana.
Di bidang urusan pemerintahan umum, pansus menyampaikan bahwa visi misi Wali Kota akan peningkatan pelayanan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik tidak tercapai mengingat adanya masalah hukum di OPD bidang kesehatan, perhubungan dan dugaan pungli di bidang pendidikan. Pansus juga menyampaikan bahwa kehidupan demokrasi dan kontrol sosial melemah. Pemda sulit menerima masukan, kritikan dan solusi yang ditawarkan masyarakat padahal partisipasi publik adalah bagian penting dalam pembangunan.
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.
